LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1  	TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  1  TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang 	:	a. 	bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipandang perlu mengevaluasi organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; 
b.	bahwa organisasi perangkat daerah bersifat dinamis, sehingga organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu disesuaikan dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat	:	1. 	Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011    Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11.	Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
14.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan	: 	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
Pasal  I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1.	Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 2 huruf a) huruf b) dan huruf d), huruf c angka 1 huruf a) angka 1), huruf c), huruf c) angka 3), dan huruf c, huruf c angka 2 huruf a) angka 1) dan angka 2), huruf d angka 1 huruf a) angka 1) serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
(1)	Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro, masing-masing Biro terdiri dari Bagian-bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Subbagian serta Jabatan Fungsional.
(2)	Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a.	Sekretaris Daerah;
b.	Asisten Tata Praja dan Aparatur, membawahi dan mengkoordinasikan :
1.	Biro Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
a)	Kepala Biro;
b)	Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
1)	Subbagian Pemerintahan dan Penataan Daerah;
2)	Subbagian Pejabat Negara;
3)	Subbagian  Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
c)	Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
1)	Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
2)	Subbagian Ketentraman Ketertiban dan Linmas;
3)	Subbagian Pembinaan Wilayah dan Penanggulangan Bencana.
d)	Bagian Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, terdiri dari:
1)	Subbagian Pengembangan Kapasitas Daerah;
2)	Subbagian Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah;
3)	Subbagian Penyelenggara Pemerintahan.
e)	Bagian Pertanahan dan Kependudukan, terdiri dari :
1)	Subbagian Perizinan dan Penatagunaan Tanah;
2)	Subbagian Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
3)	Subbagian Kependudukan.
2.	Biro Hukum, terdiri dari :
a)	Kepala Biro;
b)	Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
1)	Subbagian Rancangan Peraturan Daerah;
2)	Subbagian Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
3)	Subbagian Rancangan Ketetapan.
c)	Bagian Bantuan Hukum dan HAM, terdiri dari :
1)	Subbagian Sengketa Hukum;
2)	Subbagian Penyusunan Naskah Perjanjian;
3)	Subbagian HAM dan HAKI.
d)	Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, terdiri dari :
1)	Subbagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Pulau Sumbawa;
2)	Subbagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Pulau Lombok;
3)	Subbagian Evaluasi Peraturan Bupati/Walikota.
e)	Bagian Pembinaan Hukum, terdiri dari :
1)	Subbagian Penyuluhan Hukum;
2)	Subbagian Dokumentasi;
3)	Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
3.	Biro Organisasi, terdiri dari :
a)	Kepala Biro;
b)	Bagian Kelembagaan, terdiri dari :
1)	Subbagian Kelembagaan Desentralisasi;
2)	Subbagian Kelembagaan Dekonsentrasi;
3)	Subbagian Fasilitasi Kelembagaan.
c)	Bagian Tatalaksana, terdiri dari :
1)	Subbagian Standarisasi;
2)	Subbagian Pengembangan Kapasitas;
3)	Subbagian Akuntabilitas.
d)	Bagian Analisis Formasi Jabatan, terdiri dari :
1)	Subbagian Analisis Jabatan;
2)	Subbagian Formasi Jabatan;
3)	Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
e)	Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
1)	Subbagaian Pengembangan Pegawai;
2)	Subbagian Mutasi Pegawai;
3)	Subbagian Umum Kepegawaian.
c.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan :
1.	Biro Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
a)	Kepala Biro;
b)	Bagian Produksi Daerah, terdiri dari :
1)	Subbagian Produksi Olahan;
2)	Subbagian Produksi Budidaya;
3)	Subbagian Bahan Galian dan Energi.
c)	Bagian Sarana Perekonomian Daerah, terdiri dari :
1)	Subbagian Usaha Perekonomian Daerah;
2)	Subbagian Kelembagaan Perekonomian Daerah;
3)	Subbagian Perusahaan Daerah dan BUMD.
d)	Bagian Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan, terdiri dari :
1)	Subbagian Pengembangan Investasi;
2)	Subbagian Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank;
3)	Subbagian Pengembangan Lembaga Keuangan Bank.
e)	Bagian Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah, terdiri dari :
1)	Subbagian Pendataan dan Statistik;
2)	Subbagian Monitoring dan Evaluasi;
3)	Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
2.	Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri dari :
a)	Kepala Biro;
b)	Bagian Program dan Kesekretariatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri dari :
1)	Subbagian Program dan Pelaporan;
2)	Subbagian Pelayanan;
3)	Subbagian Tata Usaha Biro.
c)	Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1)	Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi;
2)	Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya;
3)	Subbagian Pengendalian administrasi Pembangunan Lingkungan Hidup.
d)	Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik Prasarana, terdiri dari :
1)	Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Permukiman;
2)	Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Perhubungan;
3)	Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Sumber Daya Air.
e)	Bagian Bina Pembangunan Kabupaten/Kota, terdiri dari :
1)	Subbagian Bina Pembangunan Ekonomi;
2)	Subbagian Bina Pembangunan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup;
3)	Subbagian Bina Pembangunan Fisik Prasarana.
3.	Biro Administrasi Kerjasama dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
a)	Kepala Biro;
b)	Bagian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, terdiri dari :
1)	Subbagian Kerjasama Antar pemerintah provinsi Kabupaten/Kota;
2)	Subbagian Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri Non Pemerintah;
3)	Subbagian Kerjasama Lembaga Internasional.
c)	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
1)	Subbagian Sumber Daya Lahan;
2)	Subbagian Kehutanan Pertambangan dan Energi;
3)	Subbagian Kelautan Perikanan dan Peternakan.
d)	Bagian Pengendalian Kerjasama dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
1)	Subbagian Pengendalian Kerjasama;
2)	Subbagian Pengendalian Sumber Daya Alam;
3)	Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
d.	Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan :.
1.	Biro Umum, terdiri dari :
a)	Kepala Biro;
b)	Bagian Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :
1)	Subbagian Sandi, Telekomunikasi dan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik;
2)	Subbagian Ekspedisi dan Arsip;
3)	Subbagian Tata Usaha Biro dan Perjalanan.
c)	Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
1)	Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
2)	Subbagian Rumah Tangga Pimpinan;
3)	Subbagian Urusan Dalam.
d)	Bagian Keuangan, terdiri dari :
1)	Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2)	Subbagian Belanja Pegawai;
3)	Subbagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah.
e)	Bagian Perlengkapan, teridiri dari :
1)	Subbagian Pengadaan dan Distribusi;
2)	Subbagian Pemeliharaan dan Penghapusan;
3)	Subbagian Pengelolaan Aset.
f)	Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
1)	Subbagian Pemberitaan dan Komunikasi;
2)	Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
3)	Subbagian Protokol.
2.	Biro Keuangan, terdiri dari :
a)	Kepala Biro;
b)	Bagian Anggaran, terdiri dari :
1)	Subbagian Anggaran I;
2)	Subbagian anggaran II;
3)	Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
b)	Bagian Kas Daerah, terdiri dari :
1)	Subbagian Penatausahaan dan Pelaporan;
2)	Subbagian Penerimaan dan Pengeluaran I;
3)	Subbagian Penerimaan dan Pengeluaran II.
c)	Bagian Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
1)	Subbagian Akuntansi I;
2)	Subbagian Akuntansi II;
3)	Subbagian Pelaporan Keuangan Daerah.
d)	Bagian Bina Anggaran Kabupaten/Kota, teridiri dari :
1)	Subbagian Bina Administrasi Keuangan Kabupaten/Kota;
2)	Subbagian Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota;
3)	Subbagian Data dan Laporan Keuangan Kabupaten/Kota.
e)	Bagian Perbendaharaan, terdiri dari :
1)	Subbagian Keuangan;
2)	Subbagian Bina Bendahara;
3)	Subbagian Data dan Dokumen Keuangan.
3.	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a)	Kepala Biro;
b)	Bagian Bina Keagamaan, terdiri dari :
1)	Subbagian Keagamaan;
2)	Subbagian Pendidikan Agama;
3)	Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.
c)	Bagian Bina Kemasyarakatan, terdiri dari :
1)	Subbagian Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
2)	Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;
3)	Subbagian Kesatuan Bangsa dan Politik. 
d)	Bagian Bina Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
1)	Subbagian Kesehatan dan Keluarga Berencana;
2)	Subbagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan;
3)	Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
e.	Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Ia yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

						Ditetapkan di Mataram
						pada tanggal 30 Januari 2012
						GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

	  ttd.

							     H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

	   ttd.

              H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI  NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012  NOMOR 1

	Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB
		Plt. Kepala Biro Hukum,

		Muhammad Agus Patria

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  1  TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA 
SEKRETARIAT  DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I.	UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan ini, merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan Sekretariat Daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif sesuai dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance).
 Sesuai dengan karakteristik kelembagaan organisasi perangkat daerah, organisasi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dengan tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya, diharapkan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta sebagai proses interaksi antara pemerintah daerah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal. 
Aspek efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan aspek efisiensi menjadi dasar pertimbangan dalam penataannya. Pengalihan fungsi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Biro Hukum ke Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 182.1/857/SJ tanggal 18 Maret 2011. Demikian juga dengan penghapusan fungsi perijinan pada Biro Administrasi Perekonomian dengan dibentuknya pelayanan perijinan satu pintu yang diintegrasikan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Pada Biro Administrasi Permbangunan ditambah fungsi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana diwajibkan membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Demikian juga pada Biro Umum ditambah fungsi layanan pengadaan sistem elektronik. Kedua fungsi ini dipisah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 
Penetapan susunan organisasi memperhatikan pula prinsip-prinsip penataan sebagai  berikut :
a.	prinsip pembagian habis tugas;
b.	prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
c.	prinsip fungsionalisasi;
d.	prinsip koordinasi dan integrasi;
e.	prinsip kontinuitas;
f.	prinsip kesisteman;
g.	prinsip efisiensi;
h.	prinsip fleksibilitas;
i.	prinsip pengelompokan tugas;
j.	prinsip rentang/jenjang pengendalian.

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas
Pasal II 
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 78